IPM Aksi Damai Tolak Ujian Nasional
Jakarta – Ujian Nasional telah merenggut hak anak. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak anak semestinya diselenggarakan dalam suasana yang kreatif, memacu semangat, dan menyenangkan. Namun dengan adanya Ujian Nasional, anak-anak justru belajar dalam kondisi tertekan, takut, stress bahkan depresi. Ujian Nasional juga menyebabkan anak-anak yang tidak lulus kehilangan hak-nya untuk mendapatkan pendidikan.
Hal tersebut disampaikan oleh Virgo Sulianto Gohardi, Koordinator Lapangan aksi Nasional dalam rilis yang disampaikan pada Redaksi www.muhammadiyah.or.id melalui email r_webmuh@yahoo.co.id
pada hari Selasa (5/01/2010). Aksi tersebut dilaksanakan dengan berjalan mulai Bundaran HI menuju Istana Negara dengan melakukan aksi treatrikal dan orasi dari PP IPM dan PB PII.
Selanjutnya, Pemerintah seharusnya tidak memaksakan kehendaknya untuk tetap menyelenggarakan Ujian Nasional. Tapi harus mendengarkan aspirasi anak, mereka memiliki hak bicara untuk dihargai. Pemerintah juga jangan mengabaikan tuntutan-tuntutan masyarakat berkaitan penolakan penyelenggaraan Ujian Nasional. Dalam amar putusan atas gugatan masyarakat terhadap pemerintah mengenai Ujian Nasioanal tersebut ada beberapa hal yang harus dipenuhi pemerintah, diantaranya Pemulihan Mental Korban UN, Peningkatan Kualitas Guru, Peningkatan Sarana Prasarana serta Pemerataan Akses Informasi. Ini semua yang harus dilaksanakan oleh pemerintah atas kelalaiannya dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi atas pendidikan melalui kebijakan pemerintah berupa Ujian Nasional. Ungkap Virgo yang juga menjabat sebagai Ketua Advokasi PP IPM.
Siswa dilarang melakukan Aksi
Sementara itu dipihak lain, Ujian Nasional benar-benar tidak layak untuk dilaksanakan pada tahun ini. Bahkan pelajar dipaksa untuk ikut ujian yang tidak mereka inginkan. “Siswa dilarang untuk menolak sesuatu yang mereka tidak ingingkan yaitu pelaksanaan Ujian Nasional. Merespon banyaknya intmidasi yang dilakukan beberapa sekolah terhadap siswanya yang ingin melakukan aksi tolak UN. Kami ingin melakukan aksi dengan menyuarakan pandapat kami soal Ujian Nasional”. Ujar salah seorang pelajar disalah satu sekolah yang tidak mau disebutkan nama dan sekolahnya.
Di provinsi Bali beberapa orang siswa dilarang ikut aksi Tolak UN karena antara Kepala Sekolah Muhammadiyah dangan DPRD dan dinas pendidikan sudah sepakat untuk dukung Ujian Nasional bahkan mereka melarang menggunakan nama IPM untuk aksi tersebut. “Mereka tidak mau ada unsur Muhammadiyah yang menolak Ujian Nasional, jika IPM tetap mengadakan aksi Tolak UN maka IPM tidak akan dipercaya lagi oleh pihak sekolah”. Ungkap Dzar Albanna selaku Ketua Umum PW IPM Bali. (Ucup)
sumber : website muhammadiyah
0 komentar:
Posting Komentar